Judul : Perjalanan Pemerintah Republik Indonesia (Riwayat Undang-Undang Dasar 1945)
link : Perjalanan Pemerintah Republik Indonesia (Riwayat Undang-Undang Dasar 1945)
Perjalanan Pemerintah Republik Indonesia (Riwayat Undang-Undang Dasar 1945)
Halaman ini memuat wacana artikel Perjalanan Pemerintah Republik Indonesia,Riwayat Undang Undang Dasar 1945.1. Undang Undang Dasar i945
Pada tahun 1945,Konstitusi RI adal;ah Undang-Undang Dasar 1945, yang disahkan oleh Kabinet Nasional Indonesia Pusat (sementara mengganti MPR,Karena belum ada Pemilu untuk menentukan MPR dan DPR). Sistim pemerintah yakni Kabinet Presidensil. Presiden selaku Kepala Negara sekaligus Kepala pemerintahan . Ada 12 mentri yang memimpin departemen dan 5 (lima) mentri negara.
Adapun susunan Kabinet Presidensil tersebut yakni sebagai berikut
1. Menteri Dalam Negeri : R.A.A Wiranatakusumah
2. Menteri Luar Negeri : Ahmad subarjo ,S.H. Penerangan
3. Menteri Keuangan : Dr. Samsi
4. Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Soepomo,S.H.
5. Menteri Kesehatan : Dr. Buntara Martoatmojo
6. Menteri Sosial : Iwan Kusuma Sumantri,S.H.
7. Menteri Pengajaran : Ki Hajar Dewantara
8. Menteri keamanan Rakyat : Supriyadi
9. Menteri Penerangan : Amir Syarifudin,S.H.
10. Menteri Kemakmuran : Ir. Surahman Tjokrosuyono
11. Menteri Pekerjaan Umum : Abikusno Tjokrosuyono
12. Menteri Perhubungan : Abikusno Tjokrosuyono
13. Menteri Negara : K.H. Wachid Hasyim
14. Menteri Negara : Dr. M Amir
15. Menteri Negara : A.A Maramis,S.H.
16. Menteri negara : R. Otto Iskandardinata
17. Menteri Negara : R.M Sartono,S.H.
Selain para menteri, diangkat pula :
1. Ketua Makamah Agung : Dr. Kusumah Atmadja,S.H.
2. Jaksa Agung : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Sekertaris Negara : A.K. Pringgidigdo,S.H.
4. Juru Bicara Negara : Soekarjo Wirjopranoto
Sementara itu diangkat sebagai guberrnur yakni sebagai berikut .
1. Provinsi Sumatra : Teuku Mohammad Hassan,S.H.
2. Provinsi Jawa Barat : Sutardjo Kartohadikusumo
3. Provinsi Jawa Tengah : R. Panji Suroso
4. Provinsi Jawa Timur : R.A. Surjo
5. Provinsi Sunda Kecil : I. Gusti Ketut Pudja,S.H.
6. Provinsi Maluku : J. Latuharry,S.H.
7. Provinsi Sulawesi : Dr. G.S.S.J. Ratulangi
8. Provinsi Kalimantan : Ir. Pangeran Mohammad Noor
2. Penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945
a. Pada tangga 17 November 1945 Dibentuk Kabinet 11 dengan Perdana Mentri Sutan Sjahrir. Kabinet 11 ini berbentuk Kabinet Palementer yang sebenarnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 bentuk Kabinet dadalah Kabinet presidensil.
b. Pelanggaran sejenis dalan ketatanegaraan ini belangsung hingga dengan. :
1. Tanggal 4 Januari 1946,Keamanan Negara genting, pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden) diboyong ke Yogyakarta lalu terjadi pengantian kabinet. Kabinet 111 juga Kabinet Parlementer, alasannya yakni Sutan Sjahrir sebagai Perdana Mentri,dan ini merupakan kelanjutan dari penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tanggal 2 Oktober 1946 dibuat Kabinet 1V, Perdana mentri juga Sutan Sjahrir, dalam bentuk Kabinet Parlementer. Demikian pula pembentukan Kabinet Nasional V, Setelah Perdana Menteri Sutan Sjahrir dimosi tidak percaya. Bentuk Kabinet Nasional V yakni Palementer sbagai Perdana Mentri Mr. Amir Sjarifudin pada tanggal 3 Juli 1947.
3. Demi pergantian Kabinet Nasional V1 yang katanya Presidensil,nyatanya ada Perdana Menteri , Yakni Drs Moh Hatta (Wapres). Demikian juga pada Kabinet Presidensil ,yakni kabinet V1 Drs Moh Hatta sebagai perdana Mentri.
4. Kabinet V11 Kabinet dalam keadaan Darurat,karena pada tanggal 19 Desember 1948 Presiden dan Wakil Presiden, Perdana Menteri, dan beberapa Menteri ditawan Belanda. Sebagai pelaksana pemerintah adalah Mr. Safrudin Prawiranegara.
c. Penyelewengan dalam bentuk Negara, yakni Negara Kesatuan diganti Negara Serikat dan menggunakan Undang-Undang Dasar Bukan Undang-Undang Dasar 1945 tetapi Undang-Undang Dasar RIS pada 29 Oktober 1949.
d. 15 Agustus 1950 deklarasi negara-negara potongan , menyerupai negara Pasundan,Sumatra Barat,Sumatra Timur,Borneo, dll membubarkan diri kembali dalam NKRI,berarti RIS dibubarkan. Berlaku efektif kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950, dan mengesahkan berlakunya konstitusi baru, yakni konstitusi UUDS 1950.UUDS terdiri dari V! bab, 124 pasal dan satu pasal peralihan. Berdasarkan UUDS 1950 kabinet berbentuk Kabinet Parlementer. Dengan UUDS ini diadakan Pemilu yang pertama 1955. Pemilu untuk menentukan Wakil-wakil rakyat di sentra dan daerah, juga untuk menentukan Badan Konstituante ( Pembuat UUD). Tetapi sehabis dewan perwakilan rakyat dan Badan Konstituante terbentuk, bersidang hampir 4 tahun tak bisa menghasilkan UUD. Akhirnya terjadi Dekrit Presiden 5 Juli 1949, RI kembali ke Undang-Undang Dasar 1945